TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA BAB 3

 PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

A. MACAM–MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENERAPAN DI

     INDONESIA

Sesuatu yang penting yang harus diketahui di saat mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengerti tentang strategi pembangunan ekonomi. yaitu Dalam Visi Ekonomi Indonesia tahun 2025, terdapat strategi untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Tanah Air. Dalam pelaksanaannya saat ini, terdapat tiga koridor dan tiga tahap dalam visi ekonomi Indonesia. Pada 2011-2014, persiapan dan pembangunan konsensus untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Pada 2015-2025, implementasi program-program percepatan ekonomi, kemudian 2025-2045, mempertahankan pembangunan yang berdasarkan ekonomi tersebut. Semua rencana untuk memajukan ekonomi Negara Indonesia didapat melalui penerapan strategi pembangunan ekonomi. Berikut 5 strategi pembangunan ekonomi yang dapat kita pelajari:

1. Strategi Pertumbuhan

Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle – down – effect ) pendistribusian kembali. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

Apabila kita dapat memperkuat hubungan nasional baik secara lokal maupun internasional,  maka ini bisa mengurangi biaya transaksi, menciptakan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan dan menyadari perlunya akses-akses ke sejumlah layanan. Seperti intra dan inter-konektivitas antara pusat pertumbuhan serta pintu perdagangan dan pariwisata internasional.

Integrasi ekonomi merupakan hal terbaik untuk mencapai keuntungan langsung dari konsentrasi produksi. Serta dalam jangka panjang, meningkatkan standar kehidupan. Saat ini, aktivitas ekonomi Indonesia terpusat di kota-kota, khususnya Jawa dan Sumatra. Fasilitas transportasi yang terbatas menyebabkan area industri tak menjangkau pelosok.

Pada jangka pendek, proyek-proyek yang perlu dibangun di Jawa adalah TransJawa, TransJabodetabek, kereta jalur dua dan Tanjung Priok. Pembangunan tersebut diharapkan bisa berdampak langsung mengurangi kemiskinan di Jawa yang melebihi 20 juta jiwa, dua kali populasi miskin Sumatra yang sekitar tujuh juta jiwa. Pembangunan infrastruktur di Jawa bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.

2. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

Penerapan strategi ini telah dipersiapkan melalui pengembangan koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau. Rencana lainnya adalah mengembangkan klaster industri berbasis sumber-sumber superior. Baik komoditas maupun sektor.

Koridor pembangunan ekonomi Indonesia terbagi dalam empat tahap. Mengindentifikasikan pusat-pusat perekonomian, misalnya ibukota provinsi. Menentukan kebutuhan pengubung antara pusat ekonomi tersebut, seperti trafik barang, kemudian validasi untuk memastikan hal tersebut sejalan dengan pembangunan nasional, yakni pengaturan area tempat tinggal dengan sistem infrastruktur serta fasilitas. Juga menentukan hubungan lokasi sektor fokus, guna menunjang fasilitas. Misalnya dengan  menghubungkan area pertambangan dengan kawasan pemrosesnya.

3. Strategi Ketergantungan

Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah :

• Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya.

• Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development).

Cara untuk menghilangkan ketergantungan itu adalah mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan nasional atau Iptek. Beberapa elemen utama di sektor Iptek adalah meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan kejuruan tinggi serta pelatihannya. Meningkatkan level kompetensi teknologi dan sumber daya ahli. Peningkatan aktivitas riset dan pengembangan, baik pemerintah maupun swasta, dengan memberikan insentif serta menaikkan anggaran.

Hal yang juga harus dilakukan untuk menjalankan strategi ini yaitu mengembangkan sistem inovasi nasional, termasuk pembiayaannya. Saat ini, masalah utama yang dihadapi adalah kemampuan riset dan pengembangan yang digunakan untuk mencari solusi teknologi. Kemampuan pengguna untuk menyerap teknologi yang ada serta transaksi antara riset dan pengembangan sebagai pemasok solusi teknologi dengan penggunanya tak terbangun dengan baik. Metode lainnya yang perlu dijalankan untuk menciptakan pembangunan ekonomi adalah strategi pendukung seperti kebijakan investasi, perdagangan dan finansial.

4. Strategi yang Berwawasan Ruang

Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab – sebab kurang mampu-nya daerah miskin untuk berkembang secepat daerah yang lebih kaya atau lebih maju. Menurut mereka, kurang mampu-nya daerah miskin untuk berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan atau pengaruh pendistribusian dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai. Sedangkan Hirschman, mempercayai pandangan tersebut walaupun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

5. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.

 B. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI PEMBANGUNAN

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan  

    pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.

 2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

3. Kemajuan teknologi.

1.Akumulasi Modal

Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku dalam rangka meningkatkan stok modal (capital stock) secara fisik memungkinkan akan terjadinya peningkatan output di masa-masa mendatang.

Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi “infrastruktur” ekonomi dan sosial. Contoh: pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi, peningkatan kualitas SDM, dsb, yang kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif.

Contoh investasi yang dilakukan oleh seorang petani sayuran berupa pembelian sebuah traktor baru pasti dapat meningkatkan produksi sayurannya. Tetapi tanpa fasilitas transportasi (jalan dan/atau kendaraan) yang memadai guna mengangkut tambahan produksi tersebut ke pasaran, maka investasi sang petani tersebut tidak akan banyak menambah produksi pangan nasional.

2.Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

Positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan itu dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

3.Kemajuan Teknologi  

Kemajuan teknologi terbagi diantaranya menjadi 5 macam, yaitu :

a) Kemajuan teknologi yang bersifat netral (neutral technological progress)

Terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. Contoh: pengelompokan tenaga kerja (semacam spesialisasi) yang dapat mendorong peningkatan output dan kenaikan konsumsi masyarakat. Ditinjau dari sudut analisis kemungkinan produksi, perubahan teknologi yang netral, yang dapat melipatgandakan output, secara konseptual, sama saja artinya teknologi yang mampu melipatgandakan semua input produktif.

b) Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (labor saving technological progress)

Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memperoleh output yang lebih tinggi dari jumlah input tenaga kerja yang sama. Penggunaan komputer elektronik, mesin tekstil otomatis, bor listrik berkecepatan tinggi, traktor dan mesin pembajak tanah, dan banyak lagi jenis mesin serta peralatan modern lainnya. Sebagian besar kemajuan teknologi pada abad kedua puluh adalah teknologi yang hemat tenaga kerja. Jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan produksi mulai dari pengemasan kacang sampai dengan pembuatan sepeda bahkan jembatan semakin sedikit.

c) Kemajuan teknologi yang hemat modal (capital-saving technological progress)

Di negara-negara Dunia Ketiga yang berlimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan

teknologi hemat modal merupakan sesuatu yang paling diperlukan. Kemajuan teknologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien (yakni, yang memerlukan biaya lebih rendah), misalnya mesin pemotong rumput berputar atau mesin pengayak dengan tenaga tangan, pompa penghembus dengan tenaga kaki dan penyemprot mekanis di atas punggung untuk pertanian skala kecil.

Pengembangan teknik produksi di negara-negara berkembang yang murah, efisien dan padat karya (hemat modal) -atau teknologi tepat guna- merupakan salah satu unsur terpenting dalam strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada perluasan penyediaan lapangan kerja.

d) Kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja (labor-augmenting technological progress)

Terjadi apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan angkatan kerja secara umum. Misalnya, dengan menggunakan LCD, televisi, dan media komunikasi elektronik lainnya di dalam kelas, proses belajar bisa lebih lancar sehingga tingkat penyerapan bahan pelajaran juga menjadi lebih baik.

C. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan luas wilayah hampir 2 juta km2 dan berpenduduk  lebih 206 juta  jiwa pada tahun 2000, memiliki potensi sumberdaya alam baik di laut  (marine natural resources)dan di darat (land natural resources) yang sangat  besar. Di laut, Indonesia memiliki ± 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km². Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Selain itu, Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 km²  pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal). Di darat, Indonesia memiliki lahan kehutanan seluas 113 juta hektar area, lahan sawah produktif 9,9 juta hektar area, lahan perkebunan produktif 15,5 juta hektar area  serta 60 cekungan prospektif sumber mineral dan migas.

Kenyataan bahwa sumberdaya yang berlimpah tersebut tidak merata berada di seluruh daerah. Hal yang sama terjadi dengan sebaran sumberdaya manusia yang merupakan “aktor” pembangunan tersebar juga tidak merata. Implikasi dari ketidak-merataan keberadaan kedua sumberdaya tersebut adalah belum baiknya tingkat pelayanan infrastruktur wilayah melayani kebutuhan wilayah dan masyarakat, terutama daerah-daerah terisolir dan tertinggal.

Untuk mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya yang berlimpah tetapi tidak merata tersebut bagi pengembangan wilayah nasional secara berkelanjutan dan menjamin kesejahteraan umum secara luas (public interest), diperlukan intervensi kebijakan dan  penanganan khusus oleh Pemerintah untuk pengelolaan wilayah yang tertinggal. Hal ini berjalan seiring dengan adanya agenda Kabinet Gotong Royong untuk menormalisasi kehidupan ekonomi dan memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat melalui upaya pembangunan yang didasarkan atas sumber daya setempat (resource-based development), dimana baik sumberdaya  lautan dan daratan saat ini  didorong pemanfaatannya, sebagai salah satu andalan bagi pemulihan perekonomian nasional. 

Secara sederhana, pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai upaya melakukan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya yang ditandai oleh membaiknya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut adalah kesempatan kerja, investasi, dan teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi. Lebih lanjut, wujud dari membaiknya ekonomi suatu wilayah diperlihatkan dengan membaiknya tingkat konsumsi masyarakat, investasi swasta, investasi publik, ekspor dan impor yang dihasilkan oleh suatu negara. Secara mudah,  perekonomian wilayah yang meningkat dapat diindikasikan dengan meningkatnya  pergerakan barang dan masyarakat antar wilayah.

Dalam konteks tersebut, pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang  spasial, yang berarti bahwa pembangunan ekonomi memandang wilayah nasional tersebut sebagai satu “entity”. Meningkatnya kinerja ekonomi nasional sering diterjemahkan dengan meningkatnya kinerja ekonomi seluruh wilayah/daerah. Hal ini memberikan pengertian yang  “bias”, karena hanya beberapa wilayah/daerah yang dapat berkembang sesuai angka peningkatan kinerja ekonomi nasional dan banyak daerah yang tidak dapat yang dapat berkembang sesuai angka peningkatan kinerja ekonomi nasional. Wilayah Indonesia terdiri dari 33 propinsi dengan sekitar 400 kabupaten/kota yang secara sosial, ekonomi dan budaya sangat beragam. Keberagaman ini  memberikan perbedaan dalam karakteristik faktor-faktor produksi yang dimiliki. Seringkali kebijakan nasional pembangunan ekonomi yang disepakati sulit mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan pada semua daerah-daerah yang memiliki karakteristik sangat berbeda. Contoh, kebijakan nasional untuk industrialisasi, di daerah yang berkarateristik wilayah kepulauan dan laut diantisipasi dengan pembangunan industri perikanan, sedangkan daerah yang berkarakteristik darat dikembangkan melalui pembangunan kawasan industri, serta daerah yang tertinggal dapat merencanakan pembangunan industri tetapi sulit merealisasikannya akibat rendahnya SDM, SDA, dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pengembangan Industri. Pendekatan ini dikenal dengan pembangunan ekonomi wilayah.

Pembangunan ekonomi wilayah memberikan perhatian yang luas terhadap keunikan karakteristik wilayah (ruang). Pemahaman terhadap sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur dan kondisi kegiatan usaha dari masing-masing daerah di Indonesia serta interaksi antar daerah (termasuk diantara faktor-faktor produksi yang dimiliki) merupakan acuan dasar bagi perumusan upaya pembangunan ekonomi nasional ke depan. UU 24/1992 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang dipahami sebagai suatu wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam konteks ini, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur wilayah dan kegiatan usaha merupakan unsur pembentuk ruang wilayah dan sekaligus unsur bagi pembangunan ekonomi nasional yang lebih merata dan adil.

Penataan ruang tidak terbatas pada proses perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk proses  pemanfaatan ruang dan  pengendalian pemanfaatan ruang.

• proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah. Disamping sebagai “guidance of future actions”. Rencana tata ruang wilayah pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan  dan keberlanjutan pembangunan (development sustainability)

• proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud  operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri, dan

• proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme pengawasan dan  penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan tujuan penataan ruang wilayahnya.

Selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan instrumen yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.

TANTANGAN PEMBANGUNAN INDONESIA  BEBERAPA TAHUN KE DEPAN

Tantangan pembangunan Indonesia ke depan sangat berat dan berbeda dengan yang sebelumnya. Paling tidak ada 4 (empat) tantangan yang dihadapi Indonesia, yaitu:

·         Otonomi daerah,

·         Pergeseran orientasi pembangunan sebagai negara maritim,

·         Ancaman dan sekaligus peluang globalisasi, serta

·         Kondisi objektif akibat krisis ekonomi.

Pertama, Undang-undang No. 22 tahun 1999 secara tegas meletakkan otonomi daerah di daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti telah terjadi penguatan yang nyata dan legal terhadap kabupaten/kota dalam menetapkan arah dan target pembangunannya sendiri. Di satu sisi, penguatan ini sangat penting karena secara langsung permasalahan yang dirasakan masyarakat di kabupaten/kota langsung diupayakan diselesaikan melalui mekanisme yang ada di kabupaten/kota tersebut. Tetapi, di sisi  lain, otonomi ini justru menciptakan ego daerah yang lebih besar dan bahkan telah menciptakan konflik antar daerah yang bertetangga dan ancaman terhadap kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, reorientasi pembangunan Indonesia ke depan adalah keunggulan sebagai  negara maritim. Wilayah kelautan dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.

Ketiga, ancaman dan peluang dari globalisasi ekonomi terhadap Indonesia yang terutama diindikasikan dengan hilangnya batas-batas negara dalam suatu proses ekonomi global. Proses ekonomi global  cenderung melibatkan banyak negara sesuai dengan keunggulan kompetitifnya seperti sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur, penguasaan teknologi, inovasi proses produksi dan produk, kebijakan pemerintah, keamanan, ketersediaan modal, jaringan bisnis global, kemampuan dalam pemasaran dan distribusi global.

Ada  empat manfaat yang dirasakan dari globalisasi ekonomi, yaitu

·         Spesialisasi produk yang didasarkan pada keunggulan absolut atau komparatif,

·         Potensi pasar yang besar bagi produk masal,

·         Kerjasama pemasaran bagi hasil bumi dan tambang untuk memperkuat posisi penawaran,

·         Adanya pasar bersama untuk produk-produk ekspor yang sama ke pasar Asia  Pasifik yang memiliki 70% pasar dunia. Di  sisi lain, globalisasi juga memberikan  ancaman terhadap ekonomi nasional dan daerah berupa membanjirnya produk-produk asing yang menyerbu pasar-pasar domestik akibat tidak kompetitifnya harga produk lokal.

Terakhir, kondisi objektif akibat  krisis ekonomi  (jatuhnya kinerja makro ekonomi menjadi –13% dan kurs rupiah yang terkontraksi sebesar 5-6 kali lipat) dan multi dimensi yang dialami Indonesia telah menyebabkan tingginya angka penduduk miskin menjadi 49,5 juta atau 24,2% dari total penduduk Indonesia pada tahun 1997/1998 dan mulai membaik pada tahun 1999 menjadi 23,4% atau 47,97 juta jiwa. Di sisi lain, krisis ekonomi  ini menjadi pemacu krisis multidimensi seperti krisis sosial, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

D. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

(1) Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan; 

(2) Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; 

(3) Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 

Proses Perencanaan:

1. Pendekatan Politik:

-Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

2. Proses Teknokratik:

-menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3. Partisipatif:

dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

4. Proses top-down dan bottom-up:

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

1. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

3. SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara : Asas  kepastian hukum, Asas  tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas  proporsionalitas, Asas  profesionalitas, dan Asas akuntabilitas.

Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,  berkeadilan, dan berkelanjutan

Periode Perencanaan Pembangunan

Perjalanan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai kompas pembangunan sebuah bangsa, perkembangannya secara garis besar dapat dilihat dalam beberapa periode yakni :

• Dokumen Perencanaan Periode 1958-1967

Pada masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) antara tahun 1959-1967, MPR Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

• Dokumen Perencanaan Periode 1968-1998

Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya.

• Dokumen Perencanaan Periode 1998-2000

Pada periode ini yang melahirkan perubahan dramatis dan strategis dalam perjalanan bagsa Indonesia yang disebut dengan momentum reformasi, juga membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional, sehingga di periode ini boleh dikatakan tidak ada dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa, bahkan sewaktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terbersit wacana dan isu menyangkut pembubaran lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional, karena diasumsikan lembaga tersebut tidak efisien dan efektif lagi dalam konteks reformasi.

• Dokumen Perencanaan Periode 2000-2004

Pada sidang umum tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan GBHN-GBHN sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugaskan Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang tentang APBN. sedangkan Propeda menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

• Dokumen Perencanaan Periode 2004-2009

Pada dokumen prioritas pembangunan nasional, dijelaskan bahwa dengan mempertimbangkan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan seperti diuraikan di atas, Propenas merumuskan lima prioritas pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

1.Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan

    Kesatuan.

2.Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.

3.Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan

    berkelanjutan serta berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.

4.Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan ber-agama dan

    ketahanan budaya.

5.Meningkatkan pembangunan daerah.

•  Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Periode 2005-2025

Isi dari dokumen tersebut salah satunya adalah prioritas jangka panjang dalam bidang ekonomi yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan

    peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya

    kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang

    memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.

3.Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya

   bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka

   panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa

   pemukiman kumuh.

4.Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang

    baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA BAB 4

 PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

1.   Kondisi Geografis Indonesia

Letak geografis yakni letak suatu daerah atau wilayah yang berada di permukaan bumi berdasarkan tempat sekitarnya/batas-batas wilayahnya. Menurut letak geografisnya, Indonesia terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dimana terbentang  kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia. Letak dan banyaknya pulau di Indonesia seharusnya dapat menjadi kekuatan dan kesempatan. Kekuatan dan kesempatan itu dapat diraih jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya bisa diolah dengan baik serta meng-implementasikan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Melalui kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangkan untuk komoditi perdagangan, baik untuk sektor lokal maupun untuk sektor internasional. Keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan di Indonesia dapat menjadi sumber pendapatan negara yang tertinggi lewat sektor industri pariwisata.

Berikut tempat wisata yang menjadi tumpuan masyarakat Indonesia dalam meraih pendapatan, hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang mumpuni:

A. Pulau Komodo

Pulau Komodo terletak di Nusa Tenggara Barat,yaitu bagian timur Indonesia. Binatang yang tercatat sebagai reptil terbesar, bernama Komodo, berada di pulau ini. Tempat ini merupakan lokasi wisata yang bagus bagi wisatawan yang ingin merasakan petualangan alam dengan melihat Komodo.

            Komodo ini biasa disebut wisatawan asing sebagai The Real Life Dragons.Bentuk permukaan pulau Komodo juga unik, ada padang gurun, rumput, maupun perbukitan. Sekitar 1200 spesies komodo hidup di pulau ini.

B. Tangkuban Perahu

Salah satu gunung yang terletak di provinsi Jawa Barat, Indonesia.Sekitar 20 km ke arah utara Kota Bandung,dengan rimbun pohon pinus dan hamparan kebun teh di sekitarnya, gunung Tangkuban Parahu mempunyai ketinggian setinggi 2.084 meter.Bentuk gunung ini adalah Maar atau perisai yang telah meletus 400 tahun lalu.

C. Pantai Pangandaran

            Pantai Indah Pangandaran adalah salah satu objek wisata pantai di Jawa Barat.Pantai ini terletak di Desa Pananjung,Kecamatan Pangandaran dengan jarak ± 92 km arah selatan kota Ciamis.

·         Pantainya landai dengan air yang jernih serta jarak antara pasang dan surut relatif lama sehingga memungkinkan kita untuk berenang dengan aman

·         Terdapat pantai dengan hamparan pasir putih dan juga tersedia tim penyelamat wisata pantai

·          Terdapat taman laut dengan ikan-ikan dan kehidupan laut yang mempesona

Banyak event unik yang berada di Pangandaran, salah satunya adalah Festival Layang-layang Internasional (Pangandaran International Kite Festival) dengan berbagai kegiatan pendukungnya yang bisa kita saksikan pada tiap bulan Juni atau Juli.

D. Pulau Bunaken

Bunaken adalah sebuah pulau seluas 8,08 km² di Teluk Manado, yang terletak di utara pulau Sulawesi, Indonesia. Pulau ini merupakan bagian dari kota Manado, ibu kota provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Di sekitar pulau Bunaken terdapat taman laut Bunaken yang merupakan bagian dari Taman Nasional Kelautan Manado Tua. Taman laut ini memiliki biodiversitas kelautan salah satu yang tertinggi di dunia.

            Selam scuba menarik banyak pengunjung ke pulau ini. Secara keseluruhan taman laut Bunaken meliputi area seluas 75.265 hektar dengan lima pulau yang berada di dalamnya, yakni Pulau Manado Tua, Pulau Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Mantehage berikut beberapa anak pulaunya, dan Pulau Naen. Meskipun meliputi area 75.265 hektar, lokasi penyelaman (diving) hanya terbatas di masing-masing pantai yang mengelilingi kelima pulau itu.

E. Pantai Senggigi

Pantai Senggigi adalah tempat pariwisata yang terkenal di Lombok. Letaknya di sebelah barat pesisir Pulau Lombok. Pantai Senggigi memang tidak sebesar Pantai Kuta di Bali, tetapi seketika kita berada di sini akan merasa seperti berada di Pantai Kuta, Bali.

            Pesisir pantainya masih asri, walaupun masih ada sampah dedaunan yang masih berserakan karena jarang dibersihkan. Pemandangan bawah lautnya sangat indah, dan wisatawan bisa melakukan snorkling sepuasnya karena ombaknya tidak terlalu besar. Terumbu karangnya menjulang ketengah menyebabkan ombak besarnya pecah ditengah. Tersedia juga hotel-hotel dengan harga yang bervariasi, dari yang mahal sampai hotel yang berharga ekonomis.

F. Danau Toba

Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran luas 100km x 30km di Sumatera Utara, Sumatera, Indonesia. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir. Danau Toba sejak lama menjadi daerah tujuan wisata penting di Sumatera Utara selain Bukit Lawang dan Nias, menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

G. Kuta (Bali)

Kuta adalah sebuah tempat pariwisata yang terletak di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Bali, Indonesia. Kuta terletak di kabupaten Badung. Daerah ini merupakan sebuah destinasi turis mancanegara yang sangat termasyhur. Di Kuta sendiri banyak terdapat pertokoan, restoran dan tempat permandian serta menjemur diri. Pantai Kuta sering pula disebut sebagai Sunset Beach atau pantai matahari terbenam sebagai lawan dari pantai Sanur. Lapangan Udara I Gusti Ngurah Rai terletak tidak jauh dari Kuta.

Selain kekuatan dan kesempatan Indonesia juga dapat memperoleh kelemahan dan ancaman di bidang ekonomi yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih banyaknya sebagian masyarakat Indonesia yang hanya menikmati sedikit kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Selain itu masih banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dan pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Di pihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut. Strategi berwawasan ruang yang diterapkan pemerintah tampaknya sudah cukup tepat untuk mengatasi masalah ini.

Berikut kasus dimana Indonesia merugi karena letak geografis yang tidak diawasi dengan baik:

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan Indonesia rugi Rp 9,4 triliun tiap tahun akibat praktek pencurian ikan di perairan Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Syahrin Abdurrahman mengatakan, wilayah laut di Indonesia yang rawan penangkapan ikan ilegal adalah Laut Natuna, Laut Arafuru, dan wilayah Utara Sulawesi.
“Karena itulah saat ini kami berfokus mengawasi tiga wilayah perairan itu. Tapi bukan berarti kami mengabaikan wilayah-wilayah perairan lain di Indonesia. Semua tetap kami awasi sesuai kemampuan,” tutur Syahrin dalam jumpa wartawan, di kantornya hari ini (12/4). 

Sepanjang 2010, Kementerian Kelautan telah menangkap 140 kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Dari jumlah tersebut, hanya 34 kapal yang masih dalam kondisi siap pakai, sisanya sudah dalam kondisi rusak berat dan tenggelam.

“Tapi sampai sekarang ke-34 kapal itu status di pengadilan belum inkrachtkarena masih dalam penyidikan,” ujarnya. Kebanyakan pencurian ikan dilakukan oleh negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina.

Sedangkan sejak Januari hingga April tahun ini, sudah ada 13 kapal ilegal asing yang tertangkap. Kasus penangkapan kapal ilegal terbaru terjadi pada Kamis (7/4) lalu di perairan Selat Malaka yang dilakukan oleh 2 kapal berbendera Malaysia di Zona Ekonomi Ekslusif dengan jumlah anak buah kapal 10 orang asal Thailand per kapal.

“Penangkapan ini hasil operasi kami bersama Badan Koordinator Keamanan Laut. Karena wilayah ZEE Indonesia berdasarkan peta laut nomor 353 tahun 2005, dan mereka melanggarnya,” kata Syahrin.

Dua kapal itu ditangkap karena memasuki ZEE Indonesia, menangkap ikan tanpa izin, dan menangkap ikan menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang digunakan. “Trawl dilarang karena bisa merusak lingkungan dan bisa membunuh ikan-ikan kecil yang ada di laut. Ini tidak elok,” tuturnya.

Indonesia hanya memiliki 24 kapal pengawas di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 17 kapal yang dilengkapi dengan persenjataan standar. Karena itulah, dua kapal yang baru ditangkap oleh kementerian diusahakan bisa menjadi kapal hibah yang nantinya bisa digunakan sebagai kapal patroli.

“Kami sedang upayakan bisa memodifikasi kapal ikan yang ditangkap itu jadi kapal patroli. Tapi masih dalam kajian karena kapal itu ukurannya sekitar 68 GT(gross ton), dan masih dalam penyidikan di Belawan,” ungkapnya.

Yorfatrik, Direktur Kapal Pengawas Ditjen PSDKP menyebutkan saat ini ikan tangkapan yang berada dalam kapal ilegal tersebut belum dapat dihitung jumlah tonasenya, sebab masih diproses di pengadilan. “Tapi ikan-ikan itu masih terjamin kesegarannya karena disimpan dalam cold storage,” katanya dalam kesempatan sama.

Masalah perbatasan laut memang seringkali menjadi alasan maraknya praktik pencurian ikan. Yorfatrik menyebutkan, setidaknya Indonesia masih ada masalah perbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Timor Leste.

“Pemerintah Indonesia lebih mendahulukan menyelesaikan wilayah-wilayah perbatasan darat, barulah perbatasan udara dan laut,” ujarnya.

Ke depan Kementerian akan meningkatkan pengawasannya melalui peningkatan koordinasi dengan lintas penegak hukum di laut, meningkatkan peran serta masyarakat, dan memperkuat kelembagaan pengawasan SDKP di daerah.

“Bakorkamla saat ini juga melakukan patroli rutin di wilayah Barat termasuk Selat Malaka, yang dibantu kapal KKP, Polri, dan dari Perhubungan,” kata Syahrin.

Indonesia memiliki iklim tropis basah yang disebabkan oleh angin muson barat dan muson timur. Iklim yang dimiliki ini menjadikan Indonesia cuma melewati dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi iklim ini menjadikan beberapa produk dari hasil bumi ataupun dari industri bersifat sangat spesifik. Dengan ini dibutuhkan upaya untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut guna mendapatkan porsi besar di pasar lokal maupun dunia.

Indonesia adalah negara yang dengan kekayaan bahan tambang dan sejarah telah mencatat     bahwa salah satu jenis tambang kita yaitu minyak bumi pernah menjadikan Negara 

Indonesia meraih dana sangat besar untuk pembangunan, sehingga pada saat itu pemerintah berani menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5 % ( masa Repelita II ). Meski kini minyak bumi tak lagi menjadi primadona dan andalan dalam komoditi ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak mempunyai hasil tambang yang dapat memegang peran sebagai salah satu sumber terbesar untuk devisa negara menggantikan minyak bumi. Selain minyak bumi, Indonesia juga mempunyai hasil tambang lainnya seperti bijih besi, timah, tembaga, batu bara, gas bumi dan masih banyak lainnya.

Bukti Indonesia sebagai negara dengan hasil tambang yang dapat diandalkan:

Lahir di bumi pertiwi Indonesia merupakan keberuntungan yang sangat luar biasa. Di negeri beribu pulau ini, tersembunyi banyak kekayaan yang sangat besar jumlah dan nilainya. Di muka Bumi yang terletak di Asia Tenggara ini, terhampar tanah yang senantiasa subur pada  sepanjang tahun, hutan yang sangat lebat dan tidak terhitung keanekaragaman flora dan fauna. Di perut buminya, jutaan bahkan milyaran bahan tambang tertanam, baik yang sudah di eksplorasi, eksploitasi maupun yang masih belum tersentuh sedikitpun.

Kegiatan pertambangan merupakan kombinasi dari eksplorasi (pencarian barang tambang), eksploitasi (pengambilan barang tambang), pemurnian dan kegiatan pasca pertambangan. Barang tambang merupakan kekayaan yang tidak dapat diperbarui. Kekayaan ini tersebar di pulau-pulau Indonesia dan seharusnya bisa menyejahterakan orang yang hidup di atasnya. Tidak dapat diperbarui karena barang tambang ini bila kita ambil terus-menerus, tidak akan kembali seperti semula atau akan habis. Dalam APBN, sektor pertambangan merupakan penyumbang devisa yang lumayan besar setiap tahunnya.

Kekayaan Tambang Bumi Indonesia

Batubara merupakan barang tambang yang sampai sekarang merupakan primadona sumber devisa Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia merupakan negara nomor satu terbesar pengekspor batubara di dunia mengalahkan Amerika Serikat, China dan India, dan hanya kalah dari Australia. Sebetulnya, keadaan ini membuat kita miris. Bila kita melihat dalam kacamata dunia, cadangan batubara Indonesia hanya sebesar 0.6% cadangan batubara dunia. Bagaimana mungkin, negara dengan potensi batubara yang hanya kurang sari satu persen ini, menjadi eksportir terbesar kedua di dunia.

Negara	Cadangan (Mt)	Produksi (Mt)	Eksport (Mt)
China	62.200	2831	-
USA	108.501	849	34
India	56.100	509	-
Indonesia	1.520	373	309
Australia	37.100	199	144
Russia	49.088	178	110
Kazakhstan	21.500	98	33

Sumber: World Coal Index 2012, batubara berjenis steam coal.

Keresahan ini sungguh beralasan. Bila kita tidak memikirkannya, maka 20 tahun lagi mungkin kita akan menjadi need importir batubara. Cadangan kita akan habis dan energi yang dibutuhkan negara ini tidak tahu dari mana supply-nya.

Hamparan timah di pulau Bangka dan Belitung juga merupakan kekayaan yang tidak terhingga. Nikel di pulau Sulawesi juga tidak terhingga jumlahnya. Berkubik-kubik batubara di pulau Kalimantan, apalagi berton-ton pasir besi di pantai selatan Sumatera, Jawa dan Lombok belum termanfaatkan dengan benar. Semua barang itu memerlukan pengelolaan yang benar. Tanpa pengelolaan yang benar, bukan untung, tapi buntung yang kita dapat.

  

Wilayah Indonesia yang menempati posisi sangat strategis yaitu terletak diantara dua benua dan dua samudra dengan segala perkembangannya. Sejak sebelum kemerdekaan-pun Indonesia telah menjadi tempat singgah dan transaksi antar kedua benua dan benua-benua lainnya. Dengan letak yang sangat strategis tersebut kita harus dapat memanfaatkannya sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi menghasilkan sesuatu yang positif bagi kegiatan  perekonomian di Indonesia. Hal yang harus diwujudkan tentunya adalah kelengkapan sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara, serta infrastruktur lainnya. Andai saja kita dapat mengelola dengan baik, Batam sebagai wilayah yang paling berpotensi sebagai pusat transaksi barang dagang di Asia akan menjadi salah satu tempat paling berpengaruh dalam beberapa tahun ke depan.

2.   Mata Pencaharian Masyarakat Indonesia

Indonesia adalah negara agraris dimana persentase terbesar penduduknya tinggal di daerah pedesaan dan hanya persentase kecil saja yang menetap di daerah perkotaan. Hal ini menjadi cerminan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia mata pencaharian pokoknya adalah bertani yang meliputi: perkebunan, pertanian, peternakan, perburuan, kehutanan  dan perikanan. Hal ini terlihat juga dalam keseluruhan Produksi Domestik Bruto (PDB) dimana sektor pertanian memegang peranan yang paling besar apabila dibandingkan dengan sektor lainnya di luar sektor pertanian terhadap keseluruhan nilai PDB. Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah kenyataan bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak mempunyai nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak bisa menyaingi komoditi yang dihasilkan sektor industri sehingga sebagian masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian di sektor pertanian (desa) semakin tertinggal oleh rekannya yang bekerja dan mempunyai jaringan dan fasilitas di sektor industri (kota).

Penduduk Indonesia sebagian besar pencaharian pokoknya adalah bertani dikarenakan Indonesia tanahnya subur dan sebagian besar dari masyarakat bertempat tinggal di pedesaan. Mereka memilih bertani karena lahan yang subur menjanjikan sehingga apa yang tanam akan tumbuh dengan baik pada musim yang tepat.

Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2004 – 2012
No.	Lapangan Pekerjaan Utama	2011
		Februari	Agustus
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	42,475,329	39,328,915
2	Pertambangan dan Penggalian	1,352,219	1,465,376
3	Industri	13,696,024	14,542,081
4	Listrik, Gas dan Air	257	240
5	Konstruksi	5,591,084	6,339,811
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	23,239,792	23,396,537
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5,585,124	5,078,822
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,058,968	2,633,362
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	17,025,934	16,645,859
10	Lainnya	-	-
	Total	111,281,744	109,670,399

3.   Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu negara yang masih berkembang, Indonesia memang diterpa masalah kualitas sumber daya manusia, antara lain:

·   Pertumbuhan penduduk cenderung tinggi

·   Penyebaran yang masih kurang merata sehingga penduduk belum mengelola beberapa tempat yang berpotensi dapat memberikan penghasilan yang jauh lebih baik.

·   Kurang setaranya komposisi dan struktur umur penduduk, yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda serta mutu penduduk yang masih relatif rendah dan belum ada peningkatan signifikan.

Pertumbuhan penduduk dengan angka yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara, jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi dan efisiensi di bidang lainnya.  Adapun tindakan-tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah yakni :

·    Meningkatkan mutu sumber daya manusia (melalui pendidikan formal maupun informal)  yang telah ada, sehingga bisa membantu dalam hal peningkatan produktifitas untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya.

·     Melaksanakan program keluarga berencana. Dengan program ini diharapkan laju pertumbuhan bisa terkendali. Dengan program ini pula, pemerintah ingin menjelaskan dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa memiliki banyak anak akan memberi  konsekuensi ekonomis yang lebih berat.

Penyebaran penduduk yang tidak merata membuat kekuatan ekonomi antar pulau menjadi tidak setara. Akibat lanjutnya adalah terjadinya ketimpangan daerah miskin dan daerah kaya. Daerah yang tampak menguntungkan (khususnya Pulau Jawa) akan menjadi serbuan dan perpindahan penduduk dari daerah lainnya.

Tidak seimbangnya beban penduduk antara daerah itu akan berdampak terpusatnya modal di daerah tertentu saja. Dampak lainnya adalah mengumpulnya tenaga kerja di Pulau Jawa sehingga persaingan tenaga kerja (Penawaran) menjadi sangat tinggi. Rendahnya tingkat upah akan berakibat timbulnya kesengsaraan dan pengangguran dan tentu saja masalah kriminalitas akan semakin menggejala. Maka secara tidak langsung kondisi ini akan menyebabkan turunnya pertumbuhan industri dan secara otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah:

1)   Penyelenggaraan program transmigrasi, sehingga akan terjadi pemerataan sumber daya ke daerah-daerah yang masih membutuhkan. Dengan program ini diharapkan para peserta transmigran dapat meninggalkan ketidak-produktif-an mereka, justru mereka mempunyai kesempatan memperbaiki ekonomi mereka dengan mengembangkan daerah baru yang mereka tempati.

2)   Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di daerah-daerah tertinggi sehingga penduduk sekitar tidak perlu ke kota atau ke Pulau Jawa untuk bisa bekerja. Dengan demikian arus urbanisasi dari desa ke kota, dari luar ke pulau jawa dapapt di kurangi.

Komposisi pendudukan yang tidak seimbang dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancar. Dengan demikian perlu dilakukan tindakan secepatnya untuk membekali dan mempersiapkan tenaga-tenaga kerja muda di Indonesia dengan pendidikan formal maupun informal, dengan ketrampilan dan pengetahuan yang sifatnya mendesak.

Langkah-langkah yang akan dan telah di tempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah :

·   Meninjau kembali sitem pendidikan di Indonesia yang masih bersifat umum (general), untuk dapat lebih disesuaikan dengan disiplin ilmu khusus yang lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan.

·    Menciptakan sarana dan prasarananya pendidikan yang lebih mendukung langkah pertama.

Adapun sasaran kebijaksanaan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal-hal berikut :

1)   Memperluas lapangan kerja untuk dapat menyerap pertambahan angkatan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran,

2)   Membina angkatan kerja baru yang memasuki pasar melalui latihan ketrampilan untuk berusaha sendiri maupun untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia.

3)   Membina dan melindungi para pekerja melalui mekanisme hubungan kerja yang di jiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 (Hubungan Industrial Pancasila), memperbaiki kondisi-kondisi dan lingkungan kerja agar sehat dan aman serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

4)   Meningkatkan peranan pasar kerja, agar penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja dapat menunjang kegiatan pembangunan.

5)   Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja melalui usaha pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari perencanaan tenaga kerja terpadu,

4.   Investasi

Investasi sangat penting dalam pembangunan infrastruktur baik berupa dana maupun tenaga ahli.

Untuk memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pembangunan di Indonesia, terkumpulnya modal dan sumber daya sebagai investasi, menduduki peran yang sangat penting.
Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengharapkan dana investasi dari masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah :

·      Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas, sehingga sacara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri

·      Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas

·      Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing, sehingga makin banyak PMA yang masuk ke Indonesia

·      Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi, agar mereka secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar dalam rangka peningkatan produktifitas

Sumber : 

• adityasiswantara.blogspot.com
• http://uiita.wordpress.com/2013/04/01/perkembangan-strategi-dan-perencanaan-pembangunan-ekonomi-indonesia/
• http://mitakurniasih.blogspot.com/2012/04/perkembangan-strategi-dan-perencanan.html
•  (DIGITAL // BOOKS) TAHUN AJARAN ATA// TINGKAT 1 UNIVERSITAS GUNADARMA
• http://haris14.wordpress.com/2011/05/15/macam-–-macam-strategi-pembangunan-indonesia/
• http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1344352/tiga-strategi-pembangunan-ekonomi          
• http://www.karokab.go.id/i/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=112&lang=en
• http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/kajian-perencanaan/sistemperencanaanpembangunannasionalsppN
• http://empimuslion.wordpress.com/2008/04/01/paradigma-perencanaan-pembangunan-nasional
• http://lanimaidiacute.blogspot.com/2012/05/strategi-pertumbuhan-dan-pembangunan.html